Pemkab Jember Rakor ATS, Gerakan Masuk Sekolah Lagi
![]() |
Hadi Mulyono Kepala Diknas Jember |
Jember. barathanews.com. Rapat Koordinasi ( Rakor ) Penanganan ATS ( Anak Tidak Sekolah ) atau anak putus sekolah sengaja di gelar Pemkab Jember melalui Tim Koordinasi penanganan ATS di aula Dinas Pendidikan Jember , Jumat (13/9/2024).
Dalam Rakor yang dihadiri Diknas, DP3AKB, Dispendukcapil, DPMD, TP.PKK, BPS, UPT. BLK dan OPD terkait lainnya, mencari solusi untuk mengentaskan ATS di Kabupaten Jember.
Kepada sejumlah wartawan dari berbagai media, Drs. Hadi Mulyono,Msi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyampaikan bahwa hari ini ada Rakor berkaitan dengan penanganan ATS, ini untuk melaksanakan amanat UUD 45 pasal 31 yang menyebutkan semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan terutama anak usia didik di Jember yang tidak sekolah, kita entaskan. Selain itu, juga untuk meningkatkan IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) Kabupaten Jember.
"IPM ini ada 3, Pendidikan, Kesehatan dan income perkapita penduduk. Pendidikan adalah harapan masa sekolah dan rata-rata lama sekolah." Terang Hadi Mulyono
Menurut Hadi, berdasarkan hasil KKN Kolaboratif tahun 2024, sudah terverifikasi data sebanyak 20 ribu sekian ATS dan putus sekolah, itu penyebabnya apa.
"Kedepan, kita rekonfirmasi lagi, apakah anak-anak itu mau sekolah lagi, atau ketrampilan tapi sekolahnya diikuti." Ungkapnya.
Hadi meyakini, dengan sinergi dan kolaborasi seperti pada tahun 2023 ada 130 yang berhasil dan ini akan diadopsi untuk tahun 2024 dan seterusnya.
"Harapannya, anak-anak Tidak Sekolah semakin menurun. Semakin menurun kalau anak-anak yang terdata di ATS itu punya semangat untuk ikut program pendidikan, baik formal maupun kesetaraan. Mau masuk sekolah lagi, namanya Gerakan Masuk Sekolah Kembali " Pungkasnya.
![]() |
Poerwahyudi, SE Plt. Kepala DP3AKB Jember |
Terkait ATS, DP3AKB ( Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) Kabupaten Jember mendukung Tim Penanganan ATS dengan sinergi, kolaborasi dan akselerasi.
Poerwahyudi menegaskan bahwa ATS harus diselesaikan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak Dan Perempuan harus sekolah.
"Kalau perempuan pintar, berdaya maka keluarga lebih berencana dan berkualitas. " Imbuhnya.
Poerwahyudi optimis, ATS bisa diselesaikan dengan sumber pembiayaan bisa dari APBD Kabupaten, Dana Desa dibolehkan melalui SDGs, gerakan gotong - royong yang melibatkan masyarakat dan CSR nya pihak swasta.
"Kita harus berbuat, masak harus pasrah dari pemerintah pusat saja." Pungkasnya. ( herry ).
Komentar
Posting Komentar