Postingan

Menampilkan postingan dari November 12, 2020

Vidcon Dengan Kemendagri, Pemkab Jember Rencanakan Perda Perizinan Berusaha

Gambar
Jember. Pemerintah Kabupaten Jember akan membuat peraturan daerah tentang perizinan berusaha, yang memudahkan bagi investasi dan perkembangan ekonomi. Hal itu sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat acara sosialisasi dan konsultasi publik secara virtual atas rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. “Dalam waktu dekat pemerintah daerah harus membuat perda tentang perizinan,” tutur Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, Kamis, 12 November 2020, usai acara itu. Selain itu, Plt. Bupati mengungkapkan, Mendagri menekankan agar seluruh pemerintah daerah tetap menggerakkan roda perekonomiannya meski dalam masa pandemic Covid-19. “Investasi harus tetap masuk dan penyerapan tenaga kerja terus terjadi,” terangnya di Rumah Dinas Wakil Bupati Jember di Jl. Gajah Mada, Kaliwates, Jember. Di hadapan awak media, pejabat yang akrab disapa Kiai Muqit itu menyatakan bahwa proses perizinan harus benar-benar mendapatkan perhatian agar ...

DP3AKB Beri Keterbukaan Informasi Dan Kemudahan Dalam Melapor Kasus Pada Anak Dan Perempuan

Gambar
Jember. Laporan Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak, Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, drg. Nur Cahyohadi, mencatat, sampai bulan Oktober lalu terdapat 133 kasus yang menimpa anak. Diantara kasus yang dilaporkan ke DP3AKB tersebut yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Kepada wartawan, mantan Direktur RSUD Balung itu menyebutkan, laporan yang dia terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut dia menegaskan kenaikan itu terjadi karena keterbukaan informasi dan kemudahan sistem dalam melapor. “Masyarakat semakin tahu, kemana harus melapor,” terangnya. Terhitung sejak Januari hingga Oktober kemarin, lanjutnya, DPA3KB melalui unit Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah menangani kasus itu. Penanganan kasus tersebut mulai dari melakukan pendampingan visum, dan pendampingan hukum jika diperlukan. “Harapan ka...