Antisipasi Konflik dan Money Politic, Komisi A DPRD Jember Mantapkan Persiapan Pilkades Serentak 2027

JEMBER. barathanews.com – Pemerintah Kabupaten Jember mulai memanaskan mesin birokrasi dalam menyongsong Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2027. Sebagai langkah awal, Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bakesbangpol, serta Satpol PP di Ruang Sidang Komisi A, Selasa (5/5/2026).

​Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono (yang akrab disapa Budi Pink), fokus pada mitigasi kerawanan dan efisiensi administrasi. Budi menegaskan bahwa persiapan dini adalah kunci untuk membendung potensi konflik, terutama terkait praktik politik uang (money politic).

​"Persiapan harus matang sejak awal agar seluruh tahapan lancar. Kami meminta unsur keamanan segera menyusun rincian kebutuhan biaya pengamanan agar bisa diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten," ujar Budi.

​Data dan Teknis Pelaksanaan

​Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya, memaparkan bahwa sebanyak 161 desa di Jember akan mengikuti Pilkades Serentak 2027. Saat ini, 15 desa di antaranya masih dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa.

​Beberapa poin teknis penting yang dibahas antara lain:

​Anggaran: Seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Jember.

​Data Pemilih: Untuk efisiensi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) direncanakan menggunakan basis data DPT Pilkada 2024.

​Pengamanan: Melibatkan sinergi antara Polres, Kodim, dan Satpol PP.

​Sosialisasi: Camat diminta menginstruksikan Kasi Pemerintahan untuk segera melakukan edukasi ke desa-desa terkait regulasi dan persyaratan.

​Mitigasi Kerawanan dan Aturan Jabatan

​Anggota Komisi A, Tabroni, mengingatkan kembali aturan mengenai masa jabatan. Kepala desa yang telah menjabat tiga periode dipastikan tidak dapat mencalonkan diri kembali, sementara yang baru menjabat dua periode masih memiliki kesempatan.

​Dari sisi keamanan, Herwindo dari Satpol PP Jember menyoroti aspek teknis lokasi pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa penggunaan lapangan terbuka memiliki risiko gesekan antarpendukung yang lebih tinggi dibandingkan lokasi tertutup.

"Edukasi masyarakat dan pencegahan dini akan menjadi prioritas kami untuk menjaga situasi tetap kondusif," jelasnya.

​Pemetaan Titik Rawan

​Senada dengan hal tersebut, Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jember, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H., menekankan pentingnya pemetaan titik rawan di 161 desa tersebut.

​"Kami akan melakukan mitigasi konflik sejak dini dan memastikan tidak ada duplikasi jabatan pada anggota BPD untuk menghindari benturan kepentingan. Mekanisme penyelesaian sengketa juga harus disiapkan secara matang agar jika terjadi perselisihan, dapat diselesaikan secara hukum dengan cepat," tegas Syamsu.

​Rapat koordinasi yang berakhir pada pukul 13.30 WIB tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa kesuksesan Pilkades 2027 bukan hanya soal teknis pencoblosan, melainkan sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput. ( herry)