Aset Desa Jember Rawan Sengketa: DPRD Diingatkan Audit Data dan Wajibkan Sertifikat TKD

JEMBER, barathanews.com – RDP ( Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Jember terkait Kekayaan desa di Kabupaten Jember berpotensi menjadi sumber konflik hukum massal. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) di DPRD Jember pada Senin (29/9/2025), di mana Advokat Farid Wajdi, S.H. menyampaikan kritik kerasnya terkait validitas data dan legalitas Tanah Kas Desa (TKD). Data "Amburadul" Memicu Konflik Farid Wajdi menyoroti buruknya pendataan aset desa. Menurutnya, laporan aset 2018 dari 226 desa yang dikelola Dispermades Jember tidak hanya tidak akurat dari segi luasan dan jumlah bidang, tetapi juga dibagikan tanpa memperhatikan aspek kerahasiaan. "Bayangkan, data aset seluruh 226 desa dibagikan ke setiap desa. Ini sudah melanggar prinsip kerahasiaan dan bisa digunakan pihak tidak bertanggung jawab," ungkap Farid. Ia menambahkan, temuan di lapangan menunjukkan data yang tercatat di Dispermades tidak sesuai dengan fakta riil, seperti kasus tanah sengket...