Wakil Ketua KTNA Jatim , Mendesak Kementan RI Agar Pupuk ZA Subsidi untuk Semua Komoditas

Jember, Jatim –  barathanews.  Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember menunjukkan progres positif dengan capaian penyaluran yang sudah mencapai 70% lebih per akhir September atau awal Oktober ini. Namun, di tengah capaian tersebut, muncul usulan keras dari Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Sholeh SH, yang juga menjabat Ketua KTNA Kabupaten Jember, Senin ( 29/9/2025).

Sholeh  mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk merevisi kebijakan alokasi pupuk subsidi, khususnya jenis ZA.

Prioritas ZA Hanya untuk Tebu Picu Kecemburuan Sosial

Mohammad Sholeh SH menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Jember secara umum sudah berjalan baik, dan harga di tingkat kios pun telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, ia menyoroti masalah yang masih dihadapi petani, yaitu alokasi pupuk subsidi jenis ZA yang saat ini hanya diperuntukkan bagi tanaman tebu di tingkat kios.

"Saat ini di PTT atau di kios itu, untuk ZA hanya diperuntukkan hanya tebu, sehingga di kios ada ZA, itu petani yang lain kayak tanaman pangan, holti, ataupun yang selama ini belum disubsidi yaitu tembakau, itu sangat cemburu sosial," ungkap Sholeh. Menurutnya, kondisi ini tidak adil karena komoditas lain juga sangat membutuhkan pupuk untuk menopang produksi.

Usulan Pupuk ZA Masuk E-RDKK Semua Komoditas

Mohammad Sholeh secara tegas mengusulkan kepada Kementan RI agar pupuk subsidi jenis ZA dapat dialokasikan untuk semua komoditas tanaman, tidak hanya tebu. Ia mendesak agar alokasi pupuk bersubsidi, termasuk tambahan alokasi ZA yang sudah diluncurkan sejak September, disalurkan sesuai dengan kebutuhan definitif petani yang terdata dalam E-RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok).

Sholeh berharap para kelompok tani dan penyuluh untuk proaktif dalam memasukkan kebutuhan pupuk ZA ke dalam E-RDKK. 

"Diharapkan ke depan untuk kelompok tani, untuk memasukkan pupuk subsidi jenis ZA kepada E-RDKK masing-masing kebutuhan definitif atau Rencana Kebutuhan Definitif Pupuk. Sehingga kalau ini sudah di-ACC oleh pemerintah pusat, tinggal penyalurannya sesuai dengan E-RDKK," jelasnya.

Usulan ini diperkuat dengan landasan bahwa program ini sejalan dengan program Swasembada Pangan Presiden Prabowo dan upaya ketahanan pangan dalam negeri, yang menuntut seluruh sektor pertanian mendapatkan dukungan yang setara. Sholeh menekankan bahwa pemerataan penyaluran pupuk adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia. 

Sholeh juga mengapresiasi  Penyaluran pupuk yang saat ini sudah berjalan  dengan  baik. 

"Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, semua elemen sudah sangat berjalan baik, terutama dari Kementan, Pupuk Indonesia, terus pelaku usaha pendistribusian atau distributor dan dinas pertanian juga, kios,  kelompok tani maupun Gapoktan dan PPL Alhamdulillah sudah sama-sama bekerja semua. Dan khususnya untuk Pupuk Indonesia ini sudah sangat baik, karena itu AE -AE-nya sudah turun langsung ke lapangan dan mengawal penyaluran pupuk subsidi tersebut." Pungkasnya. 

( herry).