Baratha News

Jember. Rapat Kerja Pemerintah  Daerah (RKPD) Kabupaten Jember diikuti semua jajaran OPD, mulai Camat hingga Kepala Dinas Di Pendopo Bupati Jember, Kamis (13/3). "RKPD ini khusus untuk pejabat pejabat struktural dalam rangka persiapan untuk Musrenbang  2021,  lengkap dari forum OPD bersama bupati dan wakil bupati." Terang dr.Hj.Faida, MMR Bupati Jember.         Add caption                Rapat lintas OPD ini untuk mendapatkan arahan yang jelas dengan  tujuan, dari rapat ini untuk membuat suatu keseimbangan, bagaimana keinginan masyarakat dalam pembangunan yang sudah disampaikan melalui Musrenbang desa, kelurahan  dan musrenbang kecamatan di kaitkan dengan top down planning dari Bupati dan Wakil Bupati. "Bagaimana menangkap keinginan masyarakat, disinkronkan dengan kemampuan daerah dan tujuan RPJMD yang juga tidak terlepas dari  RPJMD  Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasiona...

Jember . Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Ir.Mad Satuki, menegaskan pihaknya menerima semua bantuan dari pihak mana pun. Tapi dengan syarat. “Syaratnya, petani kami tidak boleh dipungli,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 12 Maret 2020. Satuki mengaku sangat senang bila petani Jember mendapatkan bantuan dari pihak mana pun. Karena itu, ia kaget dan heran karena ada pihak yang menyebut Kabupaten Jember menolak bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) bantuan dari DPR RI. “Yang menolak itu siapa? Saya ingin tahu, siapa yang menolak itu. Kalau tidak ada yang menolak, lalu bilang menolak itu kan bikin repot. Saya tidak pernah menolak,” tandasnya. Tuduhan itu pun membuatnya teringat ketika awal menjabat sebagai kepala dinas pernah didatangi seseorang yang mengaku sebagi staf ahli anggota DPR RI. Orang ini menyampaikan ada program bantuan untuk petani. Pria itu pun menjelaskan syarat-syarat untuk mendapat bantuan. Mengaca pada tahun-ta...

Jember.Bupati Jember, dr. Faida, MMR., menegaskan, eksekutif sangat menghormati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi pengawasannya. “Fungsi pengawasan ini sangat penting bagi kami untuk lancarnya pembangunan di Jember yang kita cintai bersama,” ujar bupati. Pada Kamis, 12 Maret 2020, DPRD Kabupaten Jember merencanakan memanggil bupati, sebagaimana surat pimpinan dewan tertanggal 11 Maret 2020. Surat dengan perihal Panggilan I itu memohon bupati untuk hadir di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Jember, terkait dengan kuota CPNS, Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK), serta pengadaan barang dan jasa. Bupati pun mengirim surat untuk menjawab panggilan tersebut. Disebutkan dalam surat itu, sikap menghormati legislatif telah ditunjukkan oleh eksekutif dengan menghadiri undangan pimpinan dewan untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada panitia angket. Kehadiran Bupati bersama Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqi...