Gelar Konkerkab I dan Launching PGRI Power, PGRI Jember Tegaskan Penolakan Dualisme Organisasi

JEMBER. barathanews.com. — Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Hotel Luminor, Jember, Sabtu (19/9/2026).

Ketua PGRI Kabupaten Jember, Khusnul Yakin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini membawa dua agenda utama bagi penguatan organisasi dan kompetensi guru.

"Hari ini ada dua agenda. Yang pertama adalah launching PGRI Power. Ini merupakan program nasional dari PB PGRI untuk guru-guru agar melek IT, seperti penggunaan AI dan coding. Untuk Jember launching-nya sore ini dan selanjutnya akan terus berkegiatan," kata Khusnul Yakin.

Khusnul menjelaskan, agenda kedua yakni Konkerkab I dan Rapimkab yang menjadi pijakan dalam mengevaluasi kinerja serta menyusun arah kebijakan organisasi.

"Di Konkerkab I ini ada LPJ tahun 2025 sejak kami menjabat tanggal 25 September 2025. Kami juga menyusun program kerja sebagai pegangan dan payung hukum kegiatan. Salah satu program yang sudah direncanakan adalah Diklat Paralegal dari LKBH. Jadi di tiap cabang nanti ada sekbid advokasi yang dididiklat, sehingga jika ada persoalan di bawah, cabang tidak kesulitan mengatasi," terangnya.

Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Khusnul juga menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

"Kami berharap Pemkab Jember dapat mendukung alih fungsi status P3K ke PNS maupun dari paruh waktu ke penuh waktu dengan kuota sebanyak-banyaknya, khususnya bagi guru. Harapannya pada 2027, P3K di Jember bisa menjadi PNS secara keseluruhan dengan tetap mempertimbangkan kriteria masa kerja," tambahnya.

Tegaskan Keabsahan Hukum Organisasi

Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur yang juga Anggota LKBH PB PGRI, Drs. Setyo Waji, M.Pd., menegaskan pentingnya pelaksanaan Konkerkab sebagai syarat organisasi yang sehat.

"Konferensi kerja adalah tugas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Ini bentuk pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel. Ketika PGRI sudah melaksanakan konferensi kerja, maka organisasi ini sehat karena melaporkan kegiatan dan keuangan satu tahun lalu, serta menyusun program satu tahun ke depan," ungkap Setyo Waji.

Setyo Waji juga menyoroti isu keberadaan oknum yang mengatasnamakan PGRI di wilayah Jember dan meminta pejabat daerah bersikap tegas.

"PGRI di Indonesia tidak ada dua, tidak ada dualisme. PGRI hanya ada satu di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi dengan SK AHU 8 Maret 2024 yang membawahi Pak Yakin dan teman-teman. Kalau ada oknum pakai baju PGRI tapi tidak punya badan hukum, itu PGRI bodong. Tolong Pak Bupati dan Kabag Hukum mengkaji badan hukum PGRI ini secara objektif berdasarkan UU Ormas," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa PGRI Jember di bawah kepemimpinan Khusnul Yakin memiliki wewenang penuh atas keanggotaan organisasi.

"Yang punya hak mencabut kartu anggota ya Pak Yakin ini. Kalau ada oknum yang mengaku PGRI tapi tidak bernaung pada kita, ya kita ingatkan. Kita ini sesama keluarga, diingatkan dulu yang baik. Pilihannya ikut kita atau keluar dari PGRI," pungkasnya. ( herry)