Bupati Jember Tanda Tangani Dukungan Tuntutan Petani Sekti Saat Aksi Damai di Depan Kantor Pemkab

Bupati Jember di tengah aksi massa 

JEMBER. barathanews.com. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Independen (Sekti) Jember menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada Senin (21/9/2026). 

 Di tengah terik matahari dan pengawalan dari aparat Kepolisian serta Satpol PP, aksi ini direspon langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait yang hadir menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Widarto, Fuad Akhsan, Fatmawati, Ketua Komisi A Budi Wicaksono, serta Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto. Di hadapan Ketua Sekti Jember Asiruddin bersama para tokoh petani, Bupati Jember menyatakan sikap mendukung perjuangan para petani dengan menandatangani secara langsung berkas usulan dan tuntutan dari Sekti Jember, hingga kemudian massa membubarkan diri secara tertib.

Aksi damai tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan mendesak, antara lain dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Reforma Agraria, transparansi data HGU dan HGB dari BPN Jember, penghentian kriminalisasi petani, distribusi tanah yang nyata, penyelesaian konflik agraria, hingga evaluasi dan pencabutan HGU yang habis masa berlakunya atau tidak dikelola secara optimal. Selain itu, Sekti Jember juga mendesak pengawalan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) serta memastikan keterlibatan Sekti Jember di dalamnya agar tanah benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Asiruddin saat orasi

Ketua Sekti Jember, Asiruddin (Pak Lingga), menyampaikan bahwa surat dukungan yang telah ditandatangani oleh Bupati Jember akan menjadi modal penting yang dibawa ke tingkat pusat. 

 "Tanggapan Sekti ke depan, tanggal 24 Sekti kan juga diundang ke Hari Tani Nasional yang ada di Jakarta. Tentunya tanda tangan Bupati dan semua DPRD juga dibahas di sana demi pemerataan reforma agraria yang ada di Kabupaten Jember," kata Asiruddin.

Asiruddin menegaskan bahwa tuntutan Sekti berfokus pada kepastian hukum dan evaluasi lahan-lahan yang selama ini dinilai kurang produktif. "Tujuan Sekti pertama, Pemerintah Kabupaten Jember juga harus ikut mendukung tentang pengesahan RUU Reforma Agraria. Yang kedua, juga menuntut supaya tidak ada kriminalisasi terhadap petani anggota Sekti. Terus yang ketiga, HGU-HGU yang sudah masa aktifnya habis dan PTPN tidak mampu untuk mengelola, mohon direvisi, kalau perlu dicabut HGU-nya," paparnya.

Ia menjelaskan bahwa Sekti Jember saat ini menaungi anggota di 34 desa yang tersebar di 11 kecamatan dengan total luasan lahan yang diperjuangkan mencapai sekitar 13.000 hektar, baik yang sudah dikuasai maupun yang masih dimohonkan. Asiruddin juga menjamin bahwa tanah hasil redistribusi nantinya tidak akan diperjualbelikan oleh anggota. 

"Ini tidak boleh (dijual). Sekti itu ada hak komunal, tidak langsung moro-moro diberikan haknya kepada masyarakat terutama yang belum menggarap, supaya Sekti memantau agar tidak dipindahtangankan. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi wilayah secara merata," tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Asiruddin berharap keterlibatan lembaga petani seperti Sekti dapat diakomodasi dalam struktur resmi penanganan agraria di daerah. 

"Harapan ke depan ini BRAN, BRAN ini harus masuk Sekti. Karena Badan Pelaksana Reforma Agraria ini kan badan di pusat bergaris komunikasi dengan Presiden langsung. Di daerah, harapan kami Sekti masuk di dalam BRAN," pungkasnya. ( herry)