Kongres GTT, Kebijakan Bupati Jember Untuk Kesejahteraan GTT

         

Jember. Kongres Guru Tidak Tetap (GTT) di gelar Pemkab Jember di aula PB. Sudirman Pemkab Jember pada Hari Sabtu, 14 Maret 2020 . Bupati Faida memberi pengarahan langsung. Ada 2 sesi, pagi ini adalah sesi pertama dari kongres guru GTT yang akan dilanjutkan pada sesi kedua, siang harinya.
“GTT ini kita kongreskan karena mereka perlu informasi, perlu sosialisasi dan bupati juga perlu menyampaikan beberapa hal sambil melayani update masalah-masalah mereka.” Terang Bupati Jember, dr.hj.Faida,MMR

  Kongres   GTT ini  disambut  dengan a kontusias  oleh GTT, terbukti jumlah kehadiran yang membludak. Bahkan panitia harus menambah kursi untuk menampung mereka.
Pada kesempatan ini, Bupati menjelaskan bahwa diantara masalah GTT itu seperti perpanjangan Surat Penugasan (SP) yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Setiap semester  dievaluasi, ada  yang minta dimutasi karena domisilinya.
“Awal Januari kemarin, kita informasikan ada 100 sekian yang mutasi bisa direalisasikan,” Papar Bupati.       
    Bupati juga menerbitkan SP agar GTT punya tempat untuk mengajar.  “Jadi kita jadikan dulu SP-nya biar bisa menempati sekolah yang dituju.”. Imbuhnya.
Terkait kebijakan Bupati, juga disampaikan kepada GTT bahwa atas kebijakan Bupati Jember ada perbaikan kesejahteraan.            “Kita informasikan juga ada perbaikan-perbaikan honornya GTT,” Ungkap Bupati.                  Kebijakan ini berdasarkan  permendiknas no. 8/2020 yang mengatur tentang honor GTT.
Total dana yang digelontorkan untuk para GTT tiap bulannya cukup besar.                  “Mayoritas dananya dari BOS. Satu bulan itu total 2 milyard, kalau yang melalui PPG satu bulan kurang lebihnya 1 milyard ditambah lagi iuran bpjs kesehatan 400 jutaan, ditambah bpjs TK 42 juta ditambah lagi untuk thr kurang lebih 3 milyard,” jelasnya.
Ketika ditanya soal hubungan Pemda Jember dengan organisasi guru (PGRI) bupati menjawab, “Sejauh ini kurang nampak sinerginya karena PGRI ini lebih banyak, fokus diluar hal-hal yang menyangkut perbaikan profesi guru.” Inilah kesan dari bupati tentang kinerja PGRI. Ia memberiikan masukan dan saran agar PGRI berbenah. “Saat ini saya dorong dinas pendidikan dan PGRI untuk segera melakukan kongres atau rapat sesuai dengan ad dan art-nya untuk segera memilih pengurus baru, karena gak boleh ada kekosongan pengurus. Pengurus PGRI yang sekarang sudah habis masa jabatannya lima tahun. Dan ini harus segera dikerjakan,” pungkas Bupati Faida.(Herry)