Reses di Jember, Bambang Hariyadi, SE Bersama BPH Migas Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas

Jember. Sinergitas DPR RI dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas), Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas dengan nara sumber , Wahyudi Anas dan Abdul Halim dari  Komite BPH Migas dan Zico Aldilah, SBM ( Seles Branch Manager ) Pertamina Rayon V Malang.

Reses Bambang Hariyadi, SE, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari  Fraksi Partai Gerindra  Dapil  Jatim IV Jember-Lumajang ini di hadiri H. Ahmad Halim, Ketua  DPC. Partai  Gerindra Kabupaten Jember yang juga Wakil Ketua DPRD Jember  dan  kader sekabupaten Jember  di Hotel Aston, Selasa (18/10/2022).

"Ini bagian dari reses dan salah satunya  kegiatan sosialisasi terhadap kinerja dan penyuluhan BPK Migas karena BPH Migas salah satu stakeholder yang membidangi pengawasan dan di-hilirisasi sektor Migas. kita ingin BPH lebih masif mensosialisasikan ke masyarakat agar BBM, khususnya BBM subsidi bisa jauh lebih tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat." Terang Bambang Hariyadi. 

Lebih lanjut,  untuk pengawasan BBM Subsidi BPH  Migas memiliki kewenangan untuk  mengatur dari  hilir  dan operatornya adalah Pertamina, penggunanya masyarakat.

"Di BBM ini, ada beban subsidi  yang di tanggung negara makanya  kita bersama- sama,  tidak hanya tugas negara, kita masyarakat juga bisa melaporkan kepada BPH Migas jika  ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU - SPBU atau agen-agen terhadap BBM bersubsidi itu." Ungkap Legislator dari  Jember ini.

Pemerintah, kata Bambang Hariyadi,  memberikan BBM bersubsidi ini memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat." Imbuhnya.

Tidak hanya BBM Subsidi, Bambang Hariyadi   juga peduli masyarakat kecil. Salah satunya, penolakan  Penggantian gas LPJ ke Kompor listrik  yang dibatalkan pemerintah.

"Masyarakat belum waktunya diberi kompor listrik. Kita masih fokus  terhadap penguatan subsidi dan  efisiensi terhadap PLN itu sendiri. Jadi beban PLN kita akan coba urai Bagaimana beban itu bisa tidak terlalu membebani negara dan khususnya tidak membebani masyarakat di Indonesia ini." Tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Wahyudi Anas dari  Komite BPH Migas,  Bahwa kegiatan ini adalah sinergitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR RI. Ini adalah sosialisasi  terkait tugas dan tanggung jawab BPH Migas   dalam melaksanakan pengaturan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi  di kelompok masyarakat di Kabupaten Jember dan sekitarnya.

"Peran BPH Migas dalam sosialisasi ini  untuk benar-benar menjelaskan kepada masyarakat agar pemanfaatan bahan bakar subsidi  yang terus meningkat ini dapat benar-benar lebih efektif dan efisien dan mendukung kegiatan masyarakat yang tepat.  Di dalam sosialisasi ini juga  ada kegiatan  mohon dukungan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar penyaluran BBM itu tepat sasaran." Ujarnya.

Terkait dengan volume  BBM subsidi , menurut 

Wahyudi ,  yang Biosolar itu pemerintah sudah menambahkan dari 15,1 juta KM menjadi 17,8 juta KM. 

"Jadi kenaikannya cukup istimewa sehingga nanti sampai Desember Insya Allah BBM  Bio Solar maupun Pertalite  dapat dipenuhi dan dapat mendukung kegiatan masyarakat pada saat pasca pandemi covid ini  sudah mulai mereda dan kegiatan sudah bebas sehingga masyarakat bisa lebih  melaksanakan kegiatannya agar  membantu keekonomian kabupaten/ kota termasuk kuota  pertalite yang semula ditetapkan pemerintah 23,03  juta KL menjadi 29,9 1 juta KL artinya ini sangat istimewa,  pemerintah menyiapkan bahan bakar subsidi."pungkasnya.

Pada sosialisasi ini, masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan.Untuk Pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan pengangkutan BBM,  WA 628123000 0136. ( herry)