DPRKPCK Jember, Rakor PPTKH Untuk Penerbitan SK Biru Dari LHK

Jember.  barathanews.com.                  Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya ( DPRKPCK) Kabupaten Jember mengundang sejumlah Kades dan pihak terkait dalam Rakor PPTKH ( Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan)  di Aula  DPRKPCK,  Selasa ( 14/5/2024).                                  

Hadir dalam rakor ini, 24 Kepala Desa, Camat,  Cabang Dinas Kehutanan, ATR/ BPN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) sebagai pembina sehingga bisa memantau dan mendorong proses yang ada di daerah.                   

Rakor ini, menurut Rudi Danarto, ST, MT Kabid Tata Ruang Dan Pertanahan DPRKPCK untuk penyusunan SK Biru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK) sesuai arahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan ( BPKHTL) Wilayah XI Jogjakarta.                                                   

"Ada areal tambahan yang menjadi areal PPTKH ,  tambahannya  kurang lebih 22 hektare yang kemarin belum kita ajukan nama- nama pemohonannya." Terang Rudi.                                                      

Pihaknya di minta oleh Kementerian LHK,  untuk pengajuan  nama penerima areal tambahan tersebut.                                 

"Pada hari ini, kami mengundang seluruh Kepala Desa dan Camat untuk memberikan klarifikasi dan identifikasi warga pada poligon tersebut atau area tersebut yang mendapatkan alokasi PPTKH. " Ujarnya.         


Dengan adanya penambahan ini, perlu identifikasi lagi dan data ini akan dikirimkan ke Kementerian LHK untuk menjadi data SK Biru.                                    

"Perkiraan di akhir Juni 2024, SK Biru tersebut akan diserahkan oleh Bapak Presiden untuk diserahkan pada Bapak Bupati Jember." Ungkapnya.                      

Dari SK Biru ini, menurut Rudi, ditindak lanjuti dengan persertifikatan hak atas tanah bagi warga Jember yang tinggal di kawasan hutan.                                              

"Tugas kami, menyelesaikan SK Biru tersebut. Kemudian akan ditindak lanjuti, di serahkan ke BPN untuk ditindak lanjuti pula dengan pensertifikatan, di mulai dengan pengukuran dan proses administrasi lainnya. " Imbuhnya.    

Kedepan, pihaknya berharap SK Biru bisa segera diterbitkan sesuai keinginan masyarakat Jember yang tinggal di kawasan hutan.                                            

"Dengan SK Biru, masyarakat bisa mensertifikatkan tanahnya dan tentunya ini bisa menjadi modal kerja, modal bisnis atau apapun sehingga mereka bisa lebih baik lagi ke depan." Pungkasnya.

 ( herry).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya