Apersi Jember Minta, Pemerintah Pusat Menambah Kuota Rumah Subsidi 2024

Jember.barathanews.com.  Konsolidasi dan rapat pengurus inti Apersi ( Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Korwil Jember Raya secara khusus membahas kuota rumah subsidi yang diperkirakan habis sebelum bulan Desember 2024 di RM Terapung, Sabtu (1/6/2024). 

Rapat yang di hadiri sekitar 12 pengurus ini juga membahas langkah apa seandainya itu terjadi. 

"Kita di Korwil berharap, tahun 2024 ini ada tambahan kuota atau sama dengan tahun 2023. Kuota rumah tahun 2023 sebanyak 224 ribu tahun ini turun menjadi 166 ribu, turun sekitar 35%. " Terang Asyik Pamilu Hadi, ST, MT Ketua DPD Apersi Jatim Korwil Jember Raya. 

Di kuatirkan, rumah subsidi FLPP pada bulan juli 2024 nanti, sudah terserap semua, menyebabkan terjadinya ke-vakuman semuanya. 

"Di sektor Property, banyak komponen yang terlibat sehingga melalui DPP. Apersi pusat, kita berharap bisa menyampaikan langsung pada presiden terkait ini, supaya dampak buruknya bisa diminimalisir." Ujarnya. 

Kalau kuota rumah subsidi habis di bulan Juli, dampak nya tidak hanya pada masyarakat yang berharap mendapatkan rumah tetapi juga teman- teman developer, asosiasi juga akan terpengaruh besar dengan berkurangnya kuota tersebut. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

"Kami juga punya komponen di lingkungan perusahaan yang juga menghidupi banyak orang. Lintas sektor atau para pihak yang bekerjasama dengan kami, termasuk toko bangunan, leveransir, tenaga kerja dan seterusnya. " Ungkapnya. 

Pihaknya berharap, presiden atau pemerintah pusat untuk menambah kuota apalagi transisi pada presiden yang baru, bukan lagi 1 juta rumah tapi beliau katakan 3 juta rumah. 

Sementara, H. Amran Gunarsono Penasehat Apersi Korwil Jember Raya berharap pemerintah pusat terutama di Kementerian PUPR untuk menambah kuota, minimal sama dengan tahun kemarin. 

"Kalau berpatokan pada tahun ini yang hanya 160 ribu, kita kuatir di bulan Juli ini sudah terserap habis. Dampaknya sangat signifikan di daerah." Ujarnya. 

Di Korwil daerah, pihaknya menggerakkan ribuan tenaga kerja, menggerakkan banyak sekali UMKM seperti tambang galian C, batu merah , genteng dan sebagainya. 

"Kalau bulan Juli habis, berapa ribu tenaga kerja di sektor riel ini nganggur." Ungkapnya. 

Untuk itu, pihaknya di Korwil mengusulkan kuota di tambah minimal sama dengan tahun kemarin. 

"Kepada ketum Apersi, segera dilaporkan pada Kementerian terkait supaya ada harapan untuk tumbuh lagi, menjalankan roda ekonomi di daerah." Imbuhnya. 

Banyaknya persyaratan untuk  pembelian rumah subsidi membuat  masyarakat sulit untuk mengakses. 

"Aturan untuk membeli rumah, sekarang di perketat. Harapan kami, berilah keleluasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer memiliki rumah supaya sejahtera. Untuk pemda Jember, tolong segera dijalankan Perda untuk pembebasan BPHTB. Harapan masyarakat Jember, Perda ini sudah di tandatangani kog tidak dijalankan. Itu aspirasi yang kami serap dari masyarakat yang ingin memiliki rumah." Pungkasnya. ( herry )