Menyongsong Hari Pangan Sedunia, Ketua Umum APPI Prihatin Nasib Petani




Jember. barathanews.com. Menyongsong Hari pangan sedunia yang jatuh tiap tanggal 16 Oktober, kondisi petani Indonesia semakin tak berdaya, ancaman krisis pangan sudah didepan mata. Hal ini diungkapkan Jumantoro Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI), Kamis (10/10/2024). 

"Jika pemerintah tidak serius, hanya sebatas proyek tanpa dibarengi dengan kajian yang matang, maka kedaulatan pangan di republik ini kan hanya jadi angan-angan." Terang Jumantoro. 

Jumantoro meyakini, kegagalan swasembada pangan juga salah satu dampak kebijakan pemerintah yang terkesan rumit dan tidak ada perlindungan terhadap harga komoditi pertanian, Sektor Pertanian yang di gadang- gadang sebagai sektor yang paling tahan terhadap krisis juga mulai kritis, regenerasi yang gagal, data statistik petani di atas 40 tahun sekitar 70 persen,lahan produktif yg terus berkurang 40-50 ribu ha pertahun. 

"Gembar- gembor keberhasilan yang selama ini digaungkan hanya sekedar retorika, Penghargaan pada presiden tentang pangan hanya Pencitraan, kenyataan nya Import Pangan luar Biasa, sedangkan Ekonomi PETANI Semakin sekarat, salah satu contoh program Food estate yg gagal, seharusnya di evakuasi, pembukaan Lahan pertanian baru harus disiapkan betul SDM nya." Ujarnya. 


Ditegaskan, Jangan sampai dana ratusan triliun hanya menguap tanpa hasil yg optimal, kebijakan pupuk subsidi yang terkesan rumit dan di Incrid- Incrid menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan. 

 "Seyogyanya kedepan pemerintah yang akan datang perlu evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan yang sesungguhnya." Imbuhnya. 

Jumantoro berharap, regulasi kebijakan pemerintah berpuhak pada petani. 

"Jangan jadikan Import Pangan menjadi andalan, tapi bagaimana Pemerintah mencari Terobosan yg berkesinambungan melibatkan perguruan tinggi utk bisa meningkatkan produktivitas pangan Baik Hayati dan Hewani berbasis Kearifan Lokal dgn regulasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan petani." Pungkasnya. ( herry).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton