BakesbangPol Jember, Sarasehan Perkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Jember. barathanews.com.  Sarasehan Partisipatif Sebagai Pilar Demokrasi, Mewujudkan Pilkada 2024 Yang Aman, Damai Dan Berkualitas di gelar BakesbangPol Jember dalam kegiatan Jember Pluralitas Hub ( JPH), Jumat (1/11/2024). 

Peran partisipatif masyarakat ini diharapkan untuk bisa memberikan pengawasan dalam Pilkada. 

"Kita mensukseskan kaitannya dengan Pilkada tapi kita lebih fokus pada pengawasan partisipatif. Jadi undangan yang kita hadirkan disini untuk bisa meneruskan pada masyarakat supaya masyarakat muncul keinginan untuk menjadi pengawas secara partisipatif, mandiri dari yang bersangkutan. " Terang Drs. Sigit Akbari, Msi Kepala BakesbangPol Jember. 

Hal ini untuk mendukung karena jumlah Panwascam dan Panwas Desa hanya beberapa orang saja, ini dirasa kurang. Dengan di dukung pengawasan partisipatif  masyarakat, kesadaran yang muncul dari masyarakat bahwa mereka punya tanggung jawab untuk Pilkada yang aman, jujur, tidak ada masalah, tidak ada pertikaian dan sebagainya. 

"Batasan- batasan apa oleh masyarakat, tadi Bawaslu sudah sampaikan. Apa yang harus dilakukan oleh ASN,TNI/Polri. Untuk masyarakat secara umum, mereka mempunyai tanggung jawab memberikan pengawasan diluar dirinya sendiri, saling mengingatkan dan memata- matai, itu saja." Ujarnya. 

Narasumber sarasehan menghadirkan Kapten Inf Abdul Holik Pasi Ops Kodim 0824 Jember, M.Samsu Rijal SH, MH Kabid Politik Dalam Negeri BakesbangPol Jember dan Wiwin Riza Kurnia ST Divisi Parmas Pencegahan dan Humas Bawaslu Jember dengan peserta sekitar  100 orang dari Koordinator Lingkungan ex Kotatif, Sumbersari, Kaliwates dan Patrang. Forkopimcam 3 Kecamatan ex Kotatif. 

"Pengawasan ini bersama- sama, sinergi. BakesbangPol mengadakan kegiatan JPH ini tiap 2 minggu sekali. Tidak hanya ini saja, BakesbangPol juga mengadakan Sospol bersama Polres, Kemenag mengadakan sosialisasi narkoba atau Kenakalan Remaja juga disisipkan peran partisipatif aktif generasi muda dalam Pemilukada. " Ungkap Sigit Akbari. 

Pada intinya, ke 3 nnarasumber ini mengedepankan Netralitas TNI, Pori, ASN dan Kades, sedangkan Wiwin Riza Kurnia selain Netralitas juga terkait, Awasi Pemilu. 

"TNI mengawal Pemilu serentak. Meski netral, TNI tetap melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat. Tidak ada alasan, tetap merah putih." Ujar Kapten Inf Abdul Holik. 

Sedangkan M. Samsu Rijal memberikan materi terkait Dukungan dan peran pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemikukada tahun 2024. 

Menurut Wiwin Riza Kurnia secara zoom menyampaikan bahwa ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon dan sebagainya, dilarang menggugah , komentar dan menyebarluaskan gambar atau foto pasangan calon, foto bersama, memasang spanduk dan baliho. ( herry)