Diskopum Jember Bekali Pengurus Koperasi Merah Putih dengan Bimtek Akuntansi

JEMBER, barathanews.com – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar-Dasar Akuntansi bagi 50 orang Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KKMP). Kegiatan yang didanai APBD ini berlangsung di Aula Dinas Koperasi dan UM Jember pada  08-21 Oktober 2025, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengurus dan pengawas dari 248 Koperasi Merah Putih di Jember.

Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Diskopum Jember, Rudi Prasetya Aji, S.Sos, menekankan bahwa Bimtek ini sangat krusial. Seiring perkembangan koperasi pasca terbentuknya KD/KKMP sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM, khususnya dalam dasar-dasar akuntansi.

"Teman-teman pengurus pengawas itu harus [menguasai] terkait dengan akuntansi dalam rangka apa? Penyusunan rancangan bisnis proposal bisnis," jelas Rudi Prasetya Aji, menyoroti pentingnya akuntansi sebagai syarat utama bagi Koperasi Merah Putih untuk mendapatkan pinjaman dan menyusun pembiayaan yang baik.

Apresiasi tinggi datang dari legislatif. 

Anggota DPRD Jember, Nilam Nurfadila Wulandari, yang turut hadir, menyatakan dukungan penuh. "Kegiatannya bagus sekali, ya, ini Bimtek tentang Koperasi Merah Putih yang hari ini memang sedang digalakkan di pusat. Pastinya Pemkab Jember beserta DPRD mengapresiasi kegiatan akuntabilitas Bimtek Koperasi Merah Putih," ujarnya.

Tantangan Lapangan: Gaji Pengurus dan Kuota LPG

Di balik upaya peningkatan kapasitas, sejumlah tantangan di lapangan terungkap. Salah satu peserta Bimtek dari Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Gito Sambo, Selasa ( 21/10/2025), menyoroti dua isu mendesak yang perlu perhatian pemerintah pusat:

 * Isu Gaji Pengurus: "Sekarang yang jadi tanda tanyakan masalah honor, bukan honor sih gaji masa orang kerja nggak bisa digaji kan gitu," tegasnya, menjadikan masalah gaji anggota KD/KKMP sebagai 'PR' mendesak bagi pusat.

 * Pembatasan Kuota LPG: Gito juga menyebut adanya pembatasan kuota LPG sebesar 300 tabung per desa setiap bulan. Menurutnya, kuota ini tidak sama untuk semua desa dan dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing untuk memutus rantai penjualan kios-kios dengan harga tinggi.

Meskipun demikian, Gito Sambo mengapresiasi materi Bimtek dan hasil diskusi dengan Bulog terkait penyaluran beras. Ia menyatakan bahwa peluang utama yang akan diambil Koperasi Merah Putih saat ini adalah menyalurkan LPG dan pupuk (non-subsidi), sebagai kebutuhan paling rawan di kalangan petani dan masyarakat.

Dengan menghadirkan narasumber dari TP3D, DPRD, dan Akademisi Universitas Jember, Bimtek ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang handal dan kompeten, sehingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berkembang menjadi entitas yang mandiri, profesional, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkeadilan. ( herry)