UMK Jember 2026 Ditetapkan Sebesar Rp3.012.197, Naik 6,11 Persen

Joko Sutriswanto 

JEMBER. barathanews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2026. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, UMK Jember disepakati naik sebesar 6,11 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember, Drs. Joko Sutriswanto, Msi mengonfirmasi bahwa nilai nominal UMK Jember tahun 2026 adalah sebesar Rp3.012.197. Angka ini merupakan titik temu setelah melalui berbagai pertimbangan dan usulan dari berbagai pihak.

"UMK Jember 2026 sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur senilai Rp3.012.197. Kenaikan ini kurang lebih sekitar 6,11 persen," ujar Joko saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (29/12).

Akomodasi Usulan Buruh dan Pengusaha

Dalam proses penentuannya, Joko menjelaskan bahwa kenaikan ini telah mempertimbangkan usulan dari serikat buruh maupun asosiasi pengusaha (Apindo). Sebelumnya, pihak buruh mengajukan usulan kenaikan sebesar 10 persen, sementara Apindo memberikan usulan di angka 2,9 persen.

Pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

 "Angka 6,11 persen ini sudah sesuai dengan regulasi di PP 49 Tahun 2025. Kami rasa ini adalah keputusan yang adil bagi kedua belah pihak," tambahnya.

Langkah Sosialisasi ke Perusahaan

Pasca penetapan ini, Disnaker Jember berencana untuk segera melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Jember. Agus berharap semua perusahaan dapat mematuhi dan menerapkan besaran upah baru ini mulai Januari 2026.

"Harapan kami, seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengusaha dan buruh di Jember, dapat menerima keputusan ini dengan baik agar iklim industri di Jember tetap kondusif," tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya penolakan atau keberatan dari pihak perusahaan, Disnaker menyatakan akan membuka ruang diskusi lebih lanjut sesuai dengan petunjuk dari pimpinan daerah dan aturan yang berlaku.

 (herry)




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya