Rakor Pemkab Jember, Percepat Pembentukan Tim Kajian untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JEMBER -  barathanews.com.   Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membentuk tim khusus yang diberi nama Satgas Cinta Nelayan. Pembentukan tim ini dipercepat dalam rapat koordinasi yang diadakan di Aula Bawah Barat Pemkab Jember pada Senin, 8 September 2025.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan masyarakat dan organisasi nelayan. 

"Pembentukan tim ini didasari oleh arahan langsung dari Bupati Jember, yang menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan  yang masih perlu ditingkatkan," terang Drh. Sugiarto, S.KH, M.Si Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember. 

Selain itu, percepatan layanan dokumen kapal seperti e-Pas Kecil dan e- Pas Besar juga menjadi perhatian utama. Dokumen ini sangat penting agar nelayan dapat mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan menjalankan kegiatan melaut dengan legal.

Misi dan Tujuan Satgas Cinta Nelayan

Rapat koordinasi ini membahas secara mendalam struktur dan keanggotaan Satgas Cinta Nelayan, yang akan melibatkan lintas instansi, aparat keamanan laut, organisasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan tokoh masyarakat. Pembentukan tim ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar pihak dalam mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Integrated Cold Storage (ICS), serta menyusun program terintegrasi untuk lima tahun ke depan.

Sebagai langkah awal, Satgas ini akan berfokus pada beberapa tugas pokok, di antaranya:

 * Melakukan kajian mendalam dan memberikan rekomendasi program untuk kesejahteraan nelayan.

 * Memfasilitasi perizinan kapal dan dokumen usaha agar prosesnya lebih cepat dan mudah.

 * Membantu nelayan dalam mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi.

 * Menyusun peta jalan (roadmap) program nelayan untuk lima tahun mendatang.

Respons Positif dan Harapan Baru bagi Nelayan

Langkah cepat Pemkab Jember ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk M. Sholeh, SH. MH, Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Menurutnya, program ini menjawab keluhan nelayan selama puluhan tahun terkait legalitas kapal dan akses BBM. "Alhamdulillah hari ini terjawab, sehingga nelayan insyaallah bisa sejahtera," ujar Sholeh.

Ia menambahkan, legalitas kapal melalui sistem digitalisasi e-Pas sangat penting untuk memastikan keselamatan nelayan dan hak mereka dalam mendapatkan BBM bersubsidi.

Selain itu, Pemkab Jember juga telah menyiapkan berbagai fasilitas lain seperti asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pendataan menyeluruh jumlah nelayan serta kapal yang beroperasi. Data ini nantinya akan digunakan untuk mengkalkulasi kebutuhan BBM harian nelayan, dengan kehadiran Pertamina dalam rapat koordinasi ini memastikan kebutuhan tersebut akan terpenuhi.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi nelayan, mulai dari kesulitan perizinan hingga akses terhadap fasilitas pendukung, dapat teratasi secara terstruktur dan komprehensif. ( herry)