Disnaker Jember Rapat UMK 2026, Dibahas Sambil Tunggu SK Pusat

 Joko Sutriswanto ( Foto: herry)

JEMBER. barathanews.com  – Menjelang penghujung tahun, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember menggelar Rapat Dewan Pengupahan di Hotel Royal, Sabtu (13/12/2025). 

Pertemuan ini berfokus pada pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 sebagai langkah antisipasi, mengingat Pemerintah Pusat belum juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi terkait regulasi pengupahan tahun depan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnaker Jember, Drs. Joko Sutriswanto, M.Si., menegaskan bahwa rapat ini sangat penting untuk menyusun kesiapan daerah.

Rapat Digelar untuk Antisipasi

Menurut Joko Sutriswanto, meskipun belum ada kepastian dari Jakarta, Jember harus bersiap. "Rapat ini kami gelar sebagai langkah antisipasi terkait kemungkinan penetapan di 2026. Sampai saat ini, kami belum memiliki SK resmi dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan UMK. Oleh karena itu, kami di daerah harus segera menyusun strategi dan merumuskan sikap," ujar Joko Sutriswanto.

Tiga Wacana Kenaikan UMK Mengemuka

Dalam diskusi Dewan Pengupahan, tiga skenario potensi kenaikan UMK menjadi bahan perbincangan intensif. Skenario ini muncul sebagai wacana, bukan usulan resmi:

 * Skenario 6,5%: Angka kenaikan yang mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya.

 * Skenario 10%: Angka kenaikan yang muncul dari isu yang beredar di lapangan.

 * Skenario Rumus Terapan: Perhitungan UMK berdasarkan rumus resmi, yang ditambahkan dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di Jember, sesuai masukan dari kalangan akademisi.

Jember Belum Bersikap, Tunggu Pusat

Meskipun ketiga skenario tersebut dibahas, Disnaker Jember menegaskan bahwa belum ada usulan atau keputusan final yang diambil. Seluruh anggota Dewan Pengupahan Jember sepakat untuk menunggu petunjuk teknis yang pasti dari Pemerintah Pusat. 

"Kami sepakat untuk menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan pengupahan. Selama SK dan petunjuk teknis belum turun, kami di daerah tidak bisa bersikap. Kami berharap Pemerintah Pusat segera mengeluarkan penetapan agar kami bisa segera mengambil langkah konkret," tegas Joko Sutriswanto.

Rapat ini merupakan upaya Disnaker Jember untuk memastikan bahwa Jember siap merespons dan menerapkan kebijakan UMK 2026 segera setelah keputusan resmi dari Pusat diumumkan. ( herry)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya