Reses, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto SS Paparkan Laporan Kinerja Bulanan Langsung ke Konstituen

Jember, barathanews.com. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Widarto SS, menggelar Reses Masa Sidang III di Jember Lor, Patrang, pada hari Rabu (3/12/2025). Pertemuan di Jl. Cempedak 1 ini menjadi ajang bagi Widarto untuk memperkenalkan tradisi baru dalam menjalankan amanah rakyat: laporan kinerja bulanan yang transparan.

Widarto SS yang didampingi Pejabat DPRD Jember, Endro, dan dihadiri konstituen dari berbagai kecamatan, menekankan pentingnya akuntabilitas.

> “Setiap bulan, kami mempertanggungjawabkan kepada konstituen kami melalui kanal kami, buletin yang juga kami publikasikan di medsos kami. Namanya Lapor Kawan Widarto,” ujar Widarto.

> 

Program ini bertujuan menjawab kritik yang sering ditujukan pada lembaga legislatif, termasuk DPRD, yang dianggap kurang bekerja. Widarto menegaskan bahwa laporan tersebut merinci seluruh kerja-kerja dan pelaksanaan tiga fungsi dewan yang telah diwujudkan, baik saat bertugas di kantor maupun di lapangan.

Desak Bupati Perjuangkan Dana Desa yang Terancam Hilang

Dalam sesi dialog, salah satu isu krusial yang mencuat adalah kesulitan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) bagi 48 desa di Jember. Kesulitan ini dipicu oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Widarto mendesak agar Bupati Jember segera melakukan upaya lobi dan advokasi untuk mencegah hilangnya dana yang seharusnya menjadi hak desa tersebut.

"Ini kontradiksi. Saat Bupati berjuang mendapatkan program dari pusat, di sisi lain ada kuota anggaran yang sudah pasti milik Kabupaten Jember lebih dari 20 Miliar dari Dana Desa, yang terancam ditarik lagi ke APBN gara-gara tidak bisa dicairkan di tahap dua," tegasnya.

PDI-P: Tetap Kritis dan Beri Solusi sebagai Partai Penyeimbang

Menanggapi posisinya dari PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi, Widarto menolak sebutan oposisi, melainkan partai penyeimbang.

Ia menjelaskan bahwa sikap politiknya bukan sekadar mengkritik (waton suloyo), tetapi memberikan solusi. Ia juga mengapresiasi respons positif dari Bupati terhadap beberapa masukan yang disampaikan PDI-P.

“Harapannya, solusi yang memang baik ya dijalankan,” tutup Widarto, menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan sebagai legislatif, transparansi dan kinerja adalah prioritas utamanya. ( herry)