Komisi E DPRD Jatim Raker Di Bakorwil V Jember

Lakukan Pengawasan Dan Monitoring Anggaran Covid-19 Di Bakorwil V Jember

Jember. Rapat Kerja ( Raker) Komisi E DPRD Provinsi Jatim dengan Kepala Bakorwil V Jember, R. Tjahjo Widodo, SH, MH  dalam rangka monitoring dan  pengawasan Bantuan Covid-19 Pemprov Jatim di  kabupaten/ kota, daerah yang ada  di bawah Bakorwil V Jember. Raker juga di hadiri instansi terkait seperti  Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, BPBD Jember  juga dari perguruan Tinggi yang di hadiri Saiful  Anwar, STP. MP, Direktur Politehnik Negeri Jember ( Polije ). kehadiran Komisi E ini juga disambut perwakilan  UMKM Jember dan  Ketua Garda Indag Jember,  Heru Prastiono, SH di Gedung EJSC ( East Java Super Coridor ) Bakorwil V Jember, Selasa (16/6/2020).

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim di  pimpin H. Ir. Artono , MM dari FPKS yang juga  Wakil Ketua Komisi  E, anggota Komisi E Hari Putri Lestari dari FPDIP,  Umi Zahro dari FPKB , Zeniyeh dari F-PPP dan hadir juga  Sahat T  Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim .

"Monitoring ini untuk mengetahui anggaran yang di transfer dari Dinas Sosial Provinsi ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Juga bantuan APD sudah sampai apa belum, berapa jumlahnya.  Kita total nanti jumlahnya, sesuai tidak  dengan 2,3 triliun,  kalau tidak sesuai kita akan tanyakan  ke gubernur, kemana sisanya, itu yang akan dilakukan." Terang H. Ir. Artono, MM kepada sejumlah media. 

Selain itu, jelas Artono,   masih ada anggaran lagi yang belum dikeluarkan, sekitar  450  Miliard untuk kebutuhan recovery  ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah . "Selama ini yang terdampak covid tidak bisa bekerja, yang biasanya jualan di sekolahan kemudian sekolahnya tutup, untuk makan pakai  modalnya mereka, akhirnya untuk kondisi new  normal nanti mungkin tidak bisa lagi untuk berjualan karena modalnya habis, itu yang mungkin nanti di kasih bantuan. " Paparnya.

Terkait hasil pantauan Komisi E, semua kabupaten / kota sudah selesai semua, hanya Jember terlambat mengirim data sehingga bantuan tidak segera sampai ke masyarakat.  "Bantuan untuk Jember terlambat karena laporannya ke provinsi terlambat,  kabupaten yang lainnya sudah  selesai semuanya, tinggal Jember yang belum menyelesaikan.   Sekarang ini katanya, datanya sudah masuk. " Pungkasnya. ( Herry).