Bupati Jember Siapkan Pilkada 2020 Dengan Protokol Kesehatan

Jember. Pilkada 2020 membuat Bupati Jember, dr. Faida, MMR., Didapuk menjadi narasumber seminar virtual yang diselenggarakan oleh Kemeterian Dalam Negeri, Selasa, 16 Juni 2020.

Webinar yang mengangkat tema “Dukungan Pendanaan Pilkada tahun 2020” ini disampaikan oleh para kepala daerah maupun pimpinan lembaga negara lainnya di Indonesia.

Bupati menyetujui, Pilkada bertanggung jawab atas kepala daerah untuk menganggarkan di APBD. Anggaran itu juga perlu disiapkan untuk keperluan interaksi Covid-19.

Anggaran untuk Pilkada, jelas bupati, menggunakan alokasi hibah daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Jember telah mendapatkan dana hibah tersebut.

Saat membahas wabah virus korona, bupati meminta dua lembaga tersebut untuk melakukan realisasi anggaran.

Rasionalisasi dilakukan pada anggaran kegiatan rapat di luar kota, yang memang tidak mungkin dilakukan dalam pertemuan Covid-19. Upaya membuat penghematan anggaran hingga mencapai Rp. 3 miliar.

Selain itu, memerlukan pembayaran tambahan. Penambahan itu merupakan kebutuhan tambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Ada meminjamkan 362 TPS. Tampak tambahan untuk kehormatan petugas TPS tambahan tersebut.

Meski demikian, penghematan masih tetap terjadi. Anggaran perjalanan dinas luar kota yang digunakan untuk membelanjakan TPS dan kehormatan petugas masih ada sisa.

“Masih ada sisa 330 juta rupiah, dan anggaran tersebut ditetapkan sebagai anggaran cadangan,” ungkap bupati.

Karena itu, di Kabupaten Jember tidak meminta perubahan jumlah anggaran yang tertera di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) milik KPU dan Bawaslu sebelumnya.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan saat pemungutan suara, bupati menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu telah meminta anggaran untuk itu.

Kebutuhan seperti alat pelindung diri, tes cepat, masker, cairan pencuci tangan, dan alat pemeriksa suhu melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) di APBD Kabupaten Jember tahun 2020.

“Harus dibuka, ada selain tidak ada Covid-19, sebaiknya semua teratasi. Mudah-membantu ini berguna buat pejabat yang mengelola keuangan daerah, ” pungkasnya. (*)