RTH Gajahmada Untuk Tempat Pelayanan Publik, Perekaman KTP Elektronik




Jember. Bupati Jember, dr. Faida, MMR, meninjau pelayanan Dispendukcapil yang tersedia di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Gajah Mada di Kecamatan Kaliwates, Kamis, 16 Juli 2020.

Pelayanan adminduk yang dibuka di RTH ini bagi anak-anak atau masyarakat yang pertama kali membuat dokumen adminduk.
“Khususnya anak-anak muda. Kami ingin RTH juga bisa dijadikan tempat pelayanan publik,” ujar bupati kepada sejumlah wartawan.

Penggunaan RTH dapat juga menjadi solusi untuk memecah antrian yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

Di wilayah kota, masih terang bupati, masih ada sekitar 6.000 sasaran yang perlu dituntaskan. Setiap kecamatan rata-rata 2.000 sasaran pemohon KTP.

“Kebanyakan dari mereka adalah pemula atau pembuat KTP pertama,” tandasnya.

Pelayanan adminduk ini juga untuk menghidupkan RTH, sehingga juga dapat menjadi panggung seni budaya dalam kondisi pshycal distancing.

“Sudah diatur untuk alurnya. Supaya pujaseranya berjalan, pertunjukan jalan, dengan penonton yang dibatasi,” urainya. RTH juga dilengkapi dengan tempat bermain anak-anak.

Pelayanan di RTH ini melengkapi pelayanan adminduk yang selama ini telah berjalan di kantor kecamatan, pertokoan roxy, dan Dispendukcapil. (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya