Beri Kepastian Status, Pemkab Jember Serahkan 8.344 SK PPPK Paruh Waktu


JEMBER. barathanews.com – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memberikan kepastian status bagi ribuan tenaga non-ASN. Sebanyak 8.344 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diserahkan secara simbolis di Jember Sport Garden (JSG), Selasa (23/12/2025).

Mengusung tema “Menguatkan Pengabdian untuk Jember Baru, Jember Maju”, agenda ini menjadi tonggak sejarah bagi ribuan tenaga pengabdi di lingkungan Pemkab Jember.

Komitmen di Tengah Keterbatasan

Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pengangkatan ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah meskipun tantangan fiskal cukup berat akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, hari ini kami berkomitmen mengangkat seluruh yang terdata dalam PPPK paruh waktu. Tentu ada konsekuensi anggaran, tetapi ini adalah komitmen yang harus kami jalankan demi aspek kemanusiaan dan apresiasi atas pengabdian panjang mereka," ujar Gus Fawait.

Ia menambahkan bahwa para penerima SK bukan sekadar pegawai administrasi, melainkan bagian vital dari roda pelayanan publik yang telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk masyarakat Jember.

Ikhtiar Menuju CPNS

Tak berhenti di status paruh waktu, Gus Fawait memastikan pemerintah daerah akan terus berikhtiar memperjuangkan nasib para pegawai agar berpeluang menjadi CPNS di masa depan. Langkah ini akan ditempuh melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, sembari menjaga agar belanja pegawai tetap berada dalam batas aman sesuai regulasi.


Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, mengapresiasi keberhasilan ini sebagai hasil sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif. Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ini sempat menemui jalan buntu terkait payung hukum sebelum akhirnya terbit Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

"Keputusan menteri tersebut menjadi dasar penting yang memungkinkan tenaga non-ASN kategori R3 dan R4 diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu. Ini adalah solusi berkeadilan bagi kawan-kawan non-ASN," jelas Widarto.

Widarto juga berpesan agar para penerima SK meningkatkan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik. Dengan status baru ini, diharapkan semangat kerja para pegawai semakin kuat untuk mewujudkan visi Jember yang lebih maju. ( herry)




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya