BPN Jember Gelar FGD Bersama Gus Khozin Anggota DPR RI, Percepatan Penyelesaian Pertanahan

FGD di BPN Jember, insert foto Gus Khozin ( foto: herry)

JEMBER. barathanews.com –Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reforma Agraria untuk membahas strategi percepatan penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan di wilayah Jember. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Pertanahan pada Rabu (17/12/2025).

FGD  ini menghadirkan  H. Muhammad Khozin, M.AP (Gus Khozin), anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Pansus Reforma Agraria.

Diskusi ini menjadi wadah sinergi antara BPN, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Selain Forkopimda dan OPD terkait, BPN juga mengundang akademisi, LSM, NGO, serta organisasi mahasiswa seperti PMII, GMNI, dan HMI untuk memetakan persoalan tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Menyerap Aspirasi untuk Perjuangan di Senayan

Gus Khozin dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kehadirannya bertujuan untuk menginventarisasi keluhan masyarakat Jember, mulai dari isu pelepasan kawasan hutan, tanah SHGU, hingga program PTSL. Keluhan ini tersebar di beberapa titik kritis seperti Kecamatan Silo, Panti, Tempurejo, dan Tanggul.

"Semua aspirasi masyarakat itu urgensinya tinggi, baik itu pelepasan kawasan hutan maupun aset BUMN yang sudah dikuasai masyarakat. Namun, perjuangan ini harus tetap mengikuti regulasi yang ada, tidak boleh menabrak norma aturan," ujar Gus Khozin. Hasil diskusi ini nantinya akan dirangkum oleh Kepala Kantor BPN sebagai bahan masukan resmi untuk diperjuangkan di tingkat pusat (Senayan).

Target Redistribusi Tanah 5.000 Hektar di Tahun 2026

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Ghilman Afifuddin, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa FGD ini merupakan langkah awal untuk mengurai masalah perkebunan dan kehutanan secara lebih mendalam. Pihaknya menargetkan pada tahun 2026 dapat mengurangi konflik pertanahan secara signifikan.

Ghilman Afifuddin, S.T, M.Si 

"Untuk tahun 2026, kami menargetkan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 5.000 hektar. Saat ini kami sedang bersama-sama menyelesaikan konflik di 24 desa secara total," jelas Ghilman.

Pembagian Sertifikat di Akhir Tahun 2025

Menutup tahun 2025, BPN Jember membawa kabar baik bagi masyarakat di 5 desa, termasuk Desa Tugusari dan Sidodadi. Ghilman mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Bupati Jember berencana untuk terjun langsung ke lokasi pada minggu depan guna membagikan sertifikat tanah hasil redistribusi.

"InsyaAllah minggu depan kami akan langsung on the spot ke lokasi untuk membagikan sertifikat kepada masyarakat. Ini adalah bukti nyata dari proses pelepasan kawasan hutan yang sudah berjalan," pungkasnya. ( herry )



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya