Baratha News

Jember. Bupati Jember, dr. Faida, MMR., meluncurkan Pasar Tangguh Covid-19 Kabupaten Jember, Selasa, 09 Juni 2020. Ini diharapkan mampu tetap menggerakkan pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat. Pasar Tangguh Covid-19 ini melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Pemerintah berkolaborasi dan bekerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, petugas kebersihan, Dinas Perhubungan, dan pedagang pasar. Untuk mewujudkan Pasar Tangguh Covid-19 itu, pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh pedagang pasar di Jember melalui rapid test. Pedagang yang telah rapid test mendapatkan pin. Tanda ini bagi pedagang yang hasil tesnya nonreaktif. Tanda ini untuk menunjukkan bahwa pedagang dalam kondisi kesehatan yang terkontrol dan tidak terpapar Covid-19. Pemerintah juga memberikan pelindung wajah atau face shield dan masker kepada pedagang yang ada di pasar. Lapak dagangan juga diatur dengan jarak dan rapi, serta intens dilakukan pembersihan. “Saya berharap masyaraka...

Jember. Bantuan bagi warga terdampak situasi Covid-19 terus digulirkan Pemerintah Kabupaten Jember. Kali ini bantuan itu disalurkan kepada 24.513 buruh tani. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gatot Triyono, Senin, 08 Juni 2020, menjelaskan bahwa dalam penyaluran ini harus menghindari pengumpulan massa. “Harus menghindari pengumpulan massa pada masa pandemi Covid-19,” terangnya. Karena itu, pembagiannya diupayakan ke rumah-rumah warga. Baik secara langsung maupun melalui kelompok tani. Penyaluran bantuan yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2020 itu melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember yang didistribusikan ke satgas kecamatan dan Tiga Pilar di desa. Gatot pun berharap bantuan yang menjadi salah satu bentuk perhatian dari pemerintah itu benar-benar meringankan beban warga yang terdampak situasi Covid-19. Ani Samsuriyah, pendamping lapangan untuk Kecamatan Sukorambi, mengatakan, terdapat 275 buruh tani yang...

Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan sekitar 7.000 alat pelindung wajah atau face shield untuk mendukung tatanan baru di pasar tradisional di Kabupaten Jember. Penyediaan pelindung wajah itu disampaikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR., saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Jember. “Tujuh ribu face shield untuk seluruh pedagang di pasar tradisional,” kata bupati di Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu, 07 Juni 2020. Seperti penyediaan masker, pemerintah juga menggandeng usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menyediakan pelindung wajah itu. Seperti diketahui, ada 29 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan penataan untuk memasuki tatanan baru. “Bukan hanya pasar yang sudah melakukan penataan dalam rangka menyambut kehidupan new normal,” imbuh bupati. Mal dan tempat wisata juga sudah mulai penataan untuk kehidupan dengan tatanan baru . Seb...

Jember.Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan pasar. Sejumlah protokol kesehatan pun telah dibuat. Ini untuk memastikan aktfitas ekonomi masyarakat kembali berjalan dalam tatanan baru pada masa pandemi Covid-19. “Menyiapkan pasar tradisional agar pada masa pandemi bisa tetep operasi. Pasar ditata lebih baik. Jam dagangnya jelas. Masyarakat pembeli pun bisa lebih mudah mencari penjual,” terang Bupati Jember, dr. Faida, MMR., di Pasar Tanjung Jember. Bupati berada di Pasar Tanjung, Sabtu malam, 06 Juni 2020, untuk memantau pasar usai penataan. Selain Pasar Tanjung, bupati sejak siang sebelumnya memantau sejumlah pasar lainnya. Penataan dilakukan agar tetap rapih, jarak antar-pedagang tetap terjaga, dan teratur dengan memberikan tenda-tenda dan lampu. Seperti terlihat di Jalan Dr. Wahidin. Selama ini, pedagang, pembeli, dan kendaraan berebut akses. Kali ini, jalan ini diatur untuk waktu berbelanja dan bongkar muat barang dagangan. “Jika jam belanja, area pun untuk belanja, l...

Jember. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menjamin kesehatan dan keselamatan para santri yang akan kembali menimba ilmu di pondok pesantren dengan melaksanakan rapid test. Lingkungan pondok pun diharapkan aman bagi mereka dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah. Rapid test, menurut Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, untuk mencegah munculnya klaster baru Covid-19 di pondok pesantren. Pondok pesantren, menurut wabup, adalah sebuah komunitas yang berkumpul selama 24 jam. “Apabila santri tidak disiapkan, maka saat kembali ke pondok pesantren dengan keadaan tidak benar-benar sehat, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi,” katanya. Wabup sangat mengharapkan pengasuh pondok pesantren, pengurusnya, dan para santri untuk bisa mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku. “Bukan untuk kepentingan Pemkab, tetapi kepentingan mereka,” ujar wabup, Jum’at, 05 Juni 2020. Terkait rencana rapid test untuk santri, wabup menyatakan pemeriksaan itu harus dil...

Jember. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu memberikan kemudahan bagi warga yang mengurus administrasi kependudukannya. Bagaimana di masa pandemi Covid-19 ini menyediakan layanan prima melalui sistem berani, mulai dari aplikasi pesan whatsapp, media sosial, hingga situs web. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono menjelaskan. “Dispendukcapil menyediakan sejumlah WA, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” terang Gatot, Jum'at, 05 Juni 2020. Pelayanan KTP dan KIA melalui nomor 0811 3118 1185. Untuk pengurusan KK dan surat pindah di nomor 0811 3118 1184. Memasang akta kelahiran melalui nomor 0811 3118 1180. Jika perlu legalilsir dokumen adminduk, warga bisa ke nomor 0811 3118 1187. Tidak sebatas pelayanan kebutuhan. Dispendukapil juga menyediakan nomor jika warga memiliki masalah data. Nomornya yaitu 0811 3118 1182. Layanan berbasis situs juga disediakan, yaitu dengan layanan situs web di alamat https://sipdispendukcapiljember.id Kond...

Jember. Bupati Jember, dr. Faida, MMR., bersama Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengikuti rapat secara daring dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember. Usai rapat, Wabup menyampaikan bahwa rapat diisi dengan saran dan usulan dari berbagai kepala daerah. Saran itu diantaranya mempersingkat masa kampanye pada saat situasi pandemi. Masa kampanye yang 71 hari diminta dipersingkat untuk mengurangi potensi kerawanan. Namun, masih kata Wabup, nampaknya  KPU menentukan jangka waktu kampanye 71 hari sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. “Maka, masa kampanye tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diusulkan dan sudah tinggal menunggu pengesahan dari Menkumham,” terangnya. Pelaksanaan pemilu dalam masa wabah memerlukan penambahan-penambahan lainnya, karena keperluan dan alat yang dibutuhkan berbeda. Misalnya, perlu penambahan TPS, alat kesehatan, alat cuci tangan, dan se...