Baratha News

   Jember. Wakil Bupati yang juga pelaksana tugas (Plt.) Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas pada masa pemilihan kepala daerah 2020. Plt. Bupati mengaku sejauh ini situasi masih terjaga. “Alhamdulillah perjalanan pilkada di Jember cukup kondusif,” tuturnya, Kamis, 19 November 2020. Sebagaimana diketahui, Jember termasuk kabupaten yang akan melaksanakan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati pada Desember 2020 nanti. Saat ini memasuki tahap kampanye yang diikuti oleh tiga pasangan calon. Kondusifitas tersebut, lanjutnya, akan terus dipantau. Situasi itu diharapkan tetap terjaga hingga pelantikan pasangan calon terpilih. Pemerintah bersama aparat juga telah melakukan persiapan-persiapan untuk mewujudkan kondusifitas tersebut, sejak awal tahapan pilkada dilaksanakan. Salah satu upaya menjaga kondusifitas tersebut dengan menggelar khotmil Qur’an, yang dilaksanakan secara serentak di kabupaten dan kota yang menyelenggaraka...

Jember. Tindak lanjut prosesi pengembalian dalam jabatan, pada Jum’at, 13 November 2020, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa (DPMD) menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas PMD, Rabu (18/11/2020) di aula Dinas PMD Kabupaten Jember dari  Edy Budi Susilo kepada Eko Heru Sunarso. "Kami dilantik pada jabatan posisi masing-masing. Saya sebagai asisten Ekonomi Pembangunan dan pak Heru sebagai Kepala DPMD ." Terang Edy Budi Susilo. Sertijab ini merupakan bagian perwujudan pertanggung jawaban.  " Serah terima materiil apa yang sudah saya kerjakan selama jadi Plt Kepala BPMD dan apa yang nanti dilanjutkan oleh pak Heru,” ujarnya. Sertijab  ini, bagi Edy Budi Susilo   juga untuk menjalin silaturahim sekaligus menjadi ajang  berpamitan secara resmi sebagai Kepala BPMD untuk  menempati pos baru sebagai asisten Ekonomi Pembangunan. "Saya sangat terkesan,  sebelumnya  menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan ...

Jember. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa gowes di Jember bersama Plt Bupati Jember, Drs. kH. A. Muqit Arief. Di suasana Jember yang cerah, Minggu, 15 November 2020, keduanya mengelilingi kota Jember. Turut dalam gowes itu, Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Difi Ahmad Johansyah, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim Bambang Mukti Riyadi, Forkopimda Kabupaten Jember, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kebupaten Jember. Khofifah menyampaikan, gowesnya bersama para petinggi instansi tersebut bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sekaligus mengingatkan masyarakat pentingnya disiplin protokol kesehatan Covid-19. “Kita ingin menyampaikan tetap pakai masker, karena pandemi Covid-19 belum berhenti penyebarannya. Oleh karena itu, mari kita jaga, supaya rakyat sehat, ekonomi tetap berjalan,” kata Khofifah. Sejumlah titik yang dikunjungi rombongan selama gowes, mulai dari pasar tradisional, gerai UMKM, hingg...

Jember. Pandemi Covid -19 bukan halangan bagi  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk  memberikan pelatihan desain grafis paket 1  kepada komunitas perempuan dan kelompok Desabilitas. Pelatihan ini diharapkan, dapat tercipta tenaga kerja yang mandiri dan berkompetensi. Kegiatan berlangsung di Aula Disnakertrans, Jumat (13/11/2020) " Setelah mengikuti pelatihan tersebut,  diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi wirausahawan yang mandiri,"  Terang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember, Tombak Pramudia Rosa Lebih lanjut,  "Pelatihan ini untuk memberikan ilmu ketrampilan yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar bisa menghasilkan, dengan begitu dapat membantu meningkatkan perekonomi keluarga."  Ucapnya. Pelatihan ini  merupakan salah satu usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, untuk menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan ekon...

Jember. Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menindaklanjuti rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nomor : 700/12429/Sj tanggal 11 November 2019. Rekomendasi itu menyebutkan untuk mengembalikan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada posisi sebelum tanggal 3 Januari 2018. Tindak lanjut itu dilakukan dengan menggelar prosesi pengembalian dalam jabatan, pada Jum’at, 13 November 2020, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember. “Kami sudah menindaklanjuti amanah yang diberikan kepada kami,” terangnya usai prosesi tersebut. Menurutnya, hal itu penting bagi pemerintah maupun masyarakat, karena pembangunan akan dimulai sejak dikembalikannya organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja (KSOTK) 2016. Dalam prosesi tersebut, Plt. Bupati mengambil sumpah jabatan 367 pejabat secara luring dan daring. Pejabat yang akrab disapa Kiai Muqit itu berpesan kepada pejabat di OPD untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tetap semangat melay...

Jember. Pemerintah Kabupaten Jember akan membuat peraturan daerah tentang perizinan berusaha, yang memudahkan bagi investasi dan perkembangan ekonomi. Hal itu sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat acara sosialisasi dan konsultasi publik secara virtual atas rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. “Dalam waktu dekat pemerintah daerah harus membuat perda tentang perizinan,” tutur Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, Kamis, 12 November 2020, usai acara itu. Selain itu, Plt. Bupati mengungkapkan, Mendagri menekankan agar seluruh pemerintah daerah tetap menggerakkan roda perekonomiannya meski dalam masa pandemic Covid-19. “Investasi harus tetap masuk dan penyerapan tenaga kerja terus terjadi,” terangnya di Rumah Dinas Wakil Bupati Jember di Jl. Gajah Mada, Kaliwates, Jember. Di hadapan awak media, pejabat yang akrab disapa Kiai Muqit itu menyatakan bahwa proses perizinan harus benar-benar mendapatkan perhatian agar ...

Jember. Laporan Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak, Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, drg. Nur Cahyohadi, mencatat, sampai bulan Oktober lalu terdapat 133 kasus yang menimpa anak. Diantara kasus yang dilaporkan ke DP3AKB tersebut yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Kepada wartawan, mantan Direktur RSUD Balung itu menyebutkan, laporan yang dia terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut dia menegaskan kenaikan itu terjadi karena keterbukaan informasi dan kemudahan sistem dalam melapor. “Masyarakat semakin tahu, kemana harus melapor,” terangnya. Terhitung sejak Januari hingga Oktober kemarin, lanjutnya, DPA3KB melalui unit Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah menangani kasus itu. Penanganan kasus tersebut mulai dari melakukan pendampingan visum, dan pendampingan hukum jika diperlukan. “Harapan ka...