Memperkuat Partisipasi Disabilitas, Bakesbangpol Jember Gelar Sosialisasi dan Dorong Pembentukan KDD

Sambut Kemerdekaan di Bakesbangpol Jember 

JEMBER. barathanews.com — Dalam rangka menyambut semangat Kemerdekaan Republik Indonesia serta memperkuat kesetaraan hak di tingkat lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember menggelar kegiatan sosialisasi bagi kelompok disabilitas pada Jumat (31/07/2026).

​Mengusung tema "Semangat Kemerdekaan: Memperkuat Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Ekonomi dan Politik Lokal Menuju Jember yang Inklusi dan Berkeadilan", sosialisasi ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai organisasi disabilitas, di antaranya PERPENCA, PERTUNI, GERKATIN, HWDI, dan NPCI.

​Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jember, Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi kelompok disabilitas dalam menyuarakan aspirasinya.

​"Kegiatan malam ini untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas menyuarakan suaranya, isi hatinya, serta keluhannya untuk kemajuan Jember di masa depan. Fokus utama yang terus didorong oleh teman-teman adalah terwujudnya Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," kata Dwi Handarisasi.

​Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) menjadi isu sentral yang mendominasi pembahasan. Meskipun Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, wadah kelembagaan berupa KDD belum kunjung terbentuk hingga memasuki 10 tahun sejak Perda tersebut disahkan.

​Dr. Evi Lestari, SE., M.Si. dari Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Jember menegaskan pentingnya keberadaan KDD sebagai jembatan tripartit antara eksekutif, legislatif, dan komunitas disabilitas.

​"Harapan besar saya, amanat Perda 7/2016 harus segera direalisasikan. KDD adalah forum strategis untuk mengawal isu-isu krusial mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas ekonomi disabilitas," tegas Dr. Evi.

​Senada dengan hal tersebut, akademisi dari Universitas Jember (UNEJ), Moh. Hadi Makmur, S.Sos., M.PA., menilai KDD sangat krusial sebagai wadah permanen kebijakan daerah.

​"Sudah 10 tahun Perda disahkan, namun KDD belum terbentuk. Sosialisasi ini diharapkan memicu dorongan bersama agar minimal akhir tahun ini KDD sudah resmi berdiri," terangnya.

Narasumber memberikan sosialisasi pada disabilitas 

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Jember F-Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono, S.Pi., menyatakan komitmen dewan untuk terus mengawal pembentukan KDD, sembari memberikan catatan penting terkait pentingnya kesolidan di internal komunitas disabilitas.

​"Secara regulasi di Perda dan Perbup sudah sangat jelas. Kami di DPRD terus mendorong. Namun, kami imbau teman-teman difabel untuk menyatukan pandangan dan menghilangkan ego sektoral antar-wadah agar pembentukan KDD bisa segera dirampungkan," ungkap Hanan Kukuh Ratmono.

​Acara yang dipandu oleh moderator Vivianto dari unsur disabilitas ini juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bakorwil, serta penyelenggara pemilu (KPU) guna memastikan integrasi program kerja berjalan beriringan dengan kebutuhan warga disabilitas Jember.  (herry)