Forum Bantuan Hukum Jember: Dorong Kolaborasi untuk Pos Bantuan Hukum Desa

jani Takarianto ( kiri ) dan Rahmat Hidayat ( kanan)

jEMBER –  barathanews.com.  Forum Bantuan Hukum Jember gelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bagian Hukum dan Komisi A DPRD Jember di aula Pemkab Jember Kamis (21/8/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum,  di antaranya  LKBH IKADIN Jember, PPAPL TAKAWIDA, BPBH FH Universitas Jember, LKBHI UIN KHAS Jember, LKBH PGRI Kabupaten Jember, PAHAM Jember, dan LBH Arief of Law.

Jani Takarianto, selaku Koordinator Forum Bantuan Hukum Jember, menjelaskan bahwa rakor ini berfokus pada pembahasan program bantuan hukum ke depan yang akan terus ditingkatkan. Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa atau Kelurahan.

"Posbankum Desa akan diisi oleh para paralegal bersertifikat CPLA" ujar Jani. 

"Paralegal ini memiliki kompetensi untuk memberikan konsultasi hukum, menyelesaikan perkara melalui mediasi, dan merujuk persoalan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa kepada advokat." Terang Jani Takarianto. 

Jani menambahkan bahwa Komisi A DPRD Jember mendukung penuh gagasan ini dan berharap setiap desa dapat memiliki Posbankum. Rencananya, program ini juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memastikan kolaborasi yang sinergis.

Rahmat Hidayat dari OBH Paham Jember menyebutkan bahwa rakor ini juga menjadi ajang evaluasi. "Kami mengevaluasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman OBH agar kegiatan mereka bisa mendapat dukungan yang lebih baik," jelasnya.

Rahmat juga membenarkan bahwa program Posbankum Desa sudah menjadi perhatian Kementerian, meskipun belum semua desa di Jember memilikinya. "Kami sempat membahas program ini, dan alhamdulillah Tabroni dari  Komisi A DPRD  Jember  akan mengomunikasikannya dengan DPMD agar dapat berkolaborasi dengan OBH di Jember," tambahnya.

Harapannya, OBH bisa membantu program-program Pemerintah Kabupaten Jember dengan kapasitasnya sebagai advokat, konsultan, dan pendamping hukum di tingkat desa, sehingga Jember bisa menjadi daerah yang lebih baik. (herry)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Disnaker Jember Gelar Bimtek Verifikasi Dan Validasi Data Pekerja Rentan/ Buruh Petani Tembakau, Akan Diajukan Untuk Menerima Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Gambar
Jember.barathanews.com.   Bimtek Verifikasi dan Validasi ( Verval ) Data Pekerja Rentan/ Buruh Tani Tembakau Desa Dan Kelurahan Sekabupaten Jember  digelar oleh Disnaker Jember di Hotel Royal, Kamis (17/4/2025).  "Bimtek ini untuk 223 petugas di Desa dan Kelurahan Sekabupaten Jember dan juga untuk 30 Kecamatan. " Terang H. Habib Salim Kabid Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan Disnaker Jember.  Acara yang dibuka oleh Kadisnaker Jember ini di hadiri BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kades, Lurah, Camat dan undangan lainnya .  "Yang di data untuk 30 Kecamatan karena 1 Kecamatan datanya belum masuk. Verifikasi dan Validasi Pekerja Rentan yang dimaksud disini yaitu buruh tani tembakau dan Buruh tani lainnya. Jadi ada 2 itu. " Ujarnya.  Menurut Habib, Data awal verval yang dibagikan berasal dari data sebelumnya dan hasil dari P3KE. "Sebanyak 56 ribu data, di verval benar tidaknya data tersebut. Apa sudah meninggal, apa buruh tembakau at...
Baca selengkapnya

Pansus LKPJ DPRD, Kadin Jember Usulkan Kawasan Khusus Ekonomi Dan Aplikasi Cinta UMKM

Gambar
Jember. barathanews.com. Dalam Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kadin Jember menyampaikan pandangan dan usulan untuk membangun iklim usaha di Kabupaten Jember, Selasa (15/4/2025).  "Berdasarkan LKPJ  2024, Pembangunan 2024 belum tercapai secara maximal, 2025 harus lebih baik lagi."  Terang Dr. Rendra Wirawan, SE, MM Ketua Bidang UMKM Kadin Jember.  Rendra berharap UMKM juga  disempurnakan sebagai  salah  satu kekuatan  ekonomi.  "Terkait UMKM,  banyak hal yang perlu disempurnakan termasuk data base UMKM, pelatihan UMKM yang berkesinambungan yang itu harus bisa ditangkap sebagai kekuatan ekonomi di Kabupaten Jember. " Ujarnya.  Rendra juga  mengusulkan adanya sinergitas, antara UMKM dan Kadin dan stakeholders yang lainnya sehingga bisa  mengoptimalkan tim koordinasi daerah vokasi.  "Ini tugasnya untuk meningkatkan penguatan Kelembagaan vokasi sehingga membantu pemeritah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini...
Baca selengkapnya

Bulog Jember, Serap Gabah Petani Perhari Mencapai 2 Ribu Ton

Gambar
Jember. barathanews.com.   Menyikapi keluhan petani terkait harga gabah yang tidak sesuai dengan HPP 6.500/ kg seperti yang telah di tetapkan pemerintah. Perum Bulog Jember menegaskan bahwa Pemerintah mematok HPP gabah kering sawah 6.500/ kg. Harga ini tidak hanya untuk Bulog tapi seluruh penggilanngan padi. Hal ini disampaikan Fedrial Farhan Waka Bulog Jember usai Pansus I  LKPJ di DPRD Jember, Senin (14/4/2025).  "Harga 6.500 ini melalui Inpres no.  6 tahun 2025, yaitu kewajiban untuk membeli gabah  6.500 ini bukan hanya Bulog. Perlu di garis bawahi, seluruh penggilingan, swasta juga membeli di harga 6.500/ kg. Jadi kewajiban ini, tidak hanya perintah untuk Bulog saja  tapi juga untuk seluruh penggilingan padi. Hal ini sama dengan statmen yang disampaikan oleh Menko Zulkifli Hasan." Ujar Fedrial.  Untuk kualitas gabah, Menurut Fedrial, Bulog  membeli bulir gabah.  "Kami beli gabah, untuk jerami kita minta petani untuk m...
Baca selengkapnya