Kritik Pembiayaan Pembangunan Lewat Utang, PDIP Tetap Berada di Luar Paripurna DPRD Jember

F-PDIP di DPRD Jember 

JEMBER. barathanews.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember melayangkan kritik tajam terhadap alur dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. PDIP menilai logika fiskal yang digunakan Pemerintah Kabupaten Jember bermasalah karena mendahulukan rencana utang ketimbang mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menyampaikan bahwa dalam rancangan KUA-PPAS 2027, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan menjadi Rp 1,294 triliun dari target tahun 2026 yang mencapai Rp 1,367 triliun. Di saat yang sama, pemkab justru merencanakan skema utang daerah mencapai Rp 786,573 miliar.

"Pengeluaran dan belanja ditentukan terlebih dahulu, lalu kekurangannya ditutup dengan utang. Padahal potensi pendapatan kita sendiri masih sangat bisa dioptimalkan," tegas pria yang akrab disapa Ipung tersebut, Senin (7/9/2026).

Menurut Fraksi PDIP, Pemkab Jember seharusnya menghitung dan memaksimalkan seluruh kemampuan penerimaan daerah sebelum memutuskan opsi pinjaman. Apalagi, Jember mendapat alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 223 miliar—yang bersumber dari tambahan DAU Rp 151,6 miliar serta kurang bayar DBH Rp 71,5 miliar.

Selain itu, Pemkab Jember juga tengah memproses pengaktifan kembali sistem parkir berlangganan yang berpotensi mendongkrak PAD mulai akhir 2026.

"Tambahan transfer dan potensi PAD dari parkir berlangganan mestinya dihitung ulang secara realistis untuk membiayai perbaikan jalan dan pembangunan skala prioritas lainnya. Belum lagi efisiensi kegiatan OPD yang bersifat seremonial," tambahnya.

Atas dasar pertimbangan tata kelola anggaran tersebut, Fraksi PDIP mengambil sikap politik untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027. Meski begitu, seluruh anggota fraksi memastikan tetap berada di Gedung DPRD Jember sebagai bentuk pertanggungjawaban politik.

"Sikap ini adalah komitmen kami agar pembangunan di Jember tetap berjalan maju tanpa harus meninggalkan beban fiskal atau utang bagi APBD di masa-masa mendatang," pungkasnya. ( herry)