Widarto Sampaikan Laporan Reses I 2026: Soroti Skorsing 18 Unit Makan Bergizi hingga Penanganan Banjir dari Hulu

JEMBER. barathanews.com – Sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban moral kepada konstituen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, S.S., resmi menyampaikan laporan kinerja masa sidang melalui agenda Reses I Tahun 2026.

Dalam paparan tersebut, Widarto menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang mendesak untuk segera dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember demi kepentingan masyarakat luas.

1. Transformasi Penanganan Banjir: Stop Pola Reaktif!

Widarto mendesak Pemkab Jember untuk mengubah paradigma penanganan banjir dari sekadar bantuan pasca-bencana menjadi tindakan preventif di wilayah hulu. Ia mengidentifikasi kerusakan lingkungan di Jelbuk, Arjasa, Klungkung, hingga Silo sebagai biang kerok banjir di wilayah hilir seperti Balung dan Puger.

 * Urgensi Perda RTRW: Widarto menekankan pentingnya pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghentikan alih fungsi lahan yang tak terkendali.

 * Pesan Kunci: "Biaya pemulihan pasca-banjir jauh lebih besar daripada investasi untuk menjaga daerah tangkapan air. Rakyat jangan terus-menerus jadi korban akibat tata ruang yang carut-marut."

2. Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kualitas adalah Harga Mati

Menindaklanjuti program prioritas nasional, Widarto memberikan catatan keras terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, tercatat 18 unit SPPG di Jember dijatuhi sanksi suspensi karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

 * Menjaga Marwah Presiden: Widarto menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyelamatkan martabat program Presiden agar tidak gagal di lapangan.

 * Anti-Intimidasi: Ia meminta tidak ada tekanan bagi warga yang melaporkan kekurangan kualitas makanan. "Jika sanitasi buruk, yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak kita. Penutupan sementara bagi yang belum laik adalah langkah yang benar," tegasnya.

3. Mitigasi Inflasi: Lindungi Dapur Ibu Rumah Tangga

Menghadapi tantangan ekonomi global dan rencana operasional masif 270 unit SPPG di Jember, Widarto mencium potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Konsumsi logistik yang besar untuk program MBG dikhawatirkan akan memicu kelangkaan stok pangan di pasar umum.

 * Instruksi untuk Eksekutif: DPRD mendesak pengaktifan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang serta langkah nyata dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengamankan stok pangan jelang hari raya.

 "Reses ini bukan sekadar rutinitas formalitas. Ini adalah kontrak politik dan moral kami di Fraksi PDI Perjuangan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mendarat di meja makan rakyat dengan aman dan terjangkau." Pungkasnya. 

(Herry/Red)